Media Asuransi, JAKARTA – Digitalisasi dan otomatisasi layanan publik, baik yang berjalan di infrastruktur on-premise, on-cloud, maupun hybrid, dinilai membutuhkan solusi keamanan siber yang mumpuni.
“Karena digitalisasi layanan publik melibatkan data pribadi yang begitu besar, maka tingkat keamanan sibernya harus menjadi hal yang utama dipikirkan. Tidak sedikit perusahaan swasta yang tersandung kasus pencurian data pelanggan. Di sektor publik juga tak kalah rentan, apalagi data pribadi yang dikumpulkan jauh lebih banyak,” ungkap Yugi Edison, Director Account Management Telco and Public Sector PT Multipolar Technology Tbk. dalam talkshow “Digital Transformation Forum for Public Sector: How Digital Transformation is Driving Effective and Efficient Governance Principles” yang digelar Multipolar Technology di Pullman Jakarta Thamrin, Selasa 17 Oktober 2023.
Yugi melanjutkan beruntung sekarang Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur setiap kegiatan yang bersifat pengendalian data pribadi wajib menjaga keamanannya.
Dia menambahkan menjaga keamanan data pribadi itu bisa dilakukan menggunakan solusi teknologi yang kompeten.
Sebagaimana diketahui, di era yang serba-canggih sekarang ini, kecepatan, efektivitas, dan efisiensi layanan bukan sekadar tuntutan bagi perusahaan-perusahaan swasta, melainkan juga sebagai kebutuhan lembaga-lembaga pemerintahan. Digitalisasi dan otomatisasi yang diperkuat dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuat layanan konvensional tak lagi relevan.
Itu sebabnya, pada 2026, berdasarkan penelitian firma riset Gartner, sekitar 60% lembaga pemerintahan di seluruh dunia akan memprioritaskan otomatisasi proses bisnis, naik dari 35% pada 2022. Inisiatif hyper-automation semacam itu diyakini mampu menyuguhkan layanan publik secara terintegrasi dan lancar tanpa hambatan.
Tahun depan, sebanyak 60% investasi AI dan data analytics lembaga-lembaga pemerintahan diperkirakan akan berdampak langsung pada berbagai keputusan secara real-time. Dengan begitu, lembaga-lembaga pemerintahan dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat serta membantu terwujudnya prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik.
Bahkan, pada 2025, masih menurut Gartner, 75% chief information officer (CIO) lembaga-lembaga pemerintahan mulai bertanggung jawab atas keamanan di luar teknologi informasi, termasuk lingkungan teknologi operasional yang kritis.
English