Jakarta – Tuntutan melakukan digitalisasi dan otomatisasi tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta. Era sekarang juga menuntut lembaga pemerintah mengimplementasikan digitalisasi. Layanan konvensional tidak lagi cukup untuk memberikan pelayanan publik.
Penelitian firma riset Gartner mengungkap, pada 2026, sekitar 60 persen lembaga pemerintah di seluruh dunia akan mengutamakan otomatisasi proses bisnis. Persentasenye melonjak signifikan dari 35 persen pada 2022. Inisiatif hyper-automation diyakini akan menghadirkan layanan publik yang terintegrasi dan lancar.
Riset sama menunjukkan, tahun depan, 60 persen investasi AI dan data analytics lembaga-lembaga pemerintahan akan memberikan dampak langsung pada berbagai keputusan secara real-time. Lembaga-lembaga pemerintahan bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat, serta mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Menurut Gartner, pada 2025, 75 persen chief information officer (CIO) lembaga-lembaga pemerintahan mulai bertanggung jawab atas keamanan di luar teknologi informasi, termasuk lingkungan teknologi operasional yang kritis.
Keamanan siber menjadi konsekuensi logis atas digitalisasi dan otomatisasi layanan publik. Di mana pun infrastrukturnya, baik on-premise, on-cloud, maupun hybrid, membutuhkan solusi keamanan siber yang mumpuni.
“Karena digitalisasi layanan publik melibatkan data pribadi yang begitu besar, maka tingkat keamanan sibernya harus menjadi hal yang utama dipikirkan. Tidak sedikit perusahaan swasta yang tersandung kasus pencurian data pelanggan. Di sektor publik juga tak kalah rentan, apalagi data pribadi yang dikumpulkan jauh lebih banyak,” papar Yugi Edison, Director Account Management Telco and Public Sector PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), dalam keterangan resmi, Rabu, 18 Oktober 2023.
Dalam talkshow “Digital Transformation Forum for Public Sector: How Digital Transformation is Driving Effective and Efficient Governance Principles” yang digelar Multipolar Technology di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023 kemarin, Yugi mengatakan, beruntung sekarang Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Guna menjaga keamanan data pribadi, MLPT mendorong lembaga pemerintah menggunakan solusi teknologi, seperti IBM Guardium. Solusi database activity monitoring ini berfungsi mempermudah pengelolaan dan proteksi data dalam upaya digitalisasi layanan publik dengan fitur yang lengkap, user friendly, dan powerful.
“Guardium mampu memonitor atau mengawasi segala aktivitas yang berhubungan dengan layanan publik. Jika diketahui ada aktivitas yang mencurigakan, solusi tersebut langsung menonaktifkannya secara otomatis,” tambah Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business Multipolar Technology.
Solusi Guardium dapat memonitor tidak hanya dari satu sistem perangkat, melainkan dari puluhan tipe Relational Database Management System (RDMS) ataupun non-RDMS, baik yang berjalan di infrastruktur on-premise maupun on-cloud, serta menyajikannya dalam satu-kesatuan report dan dashboard secara bersamaan dan real-time.
IBM Guardium juga dilengkapi fitur data discovery yang mempermudah pelacakan letak data rahasia yang tersimpan. Fitur ini akan mempercepat proses layanan publik.
English